Aliansi Pemuda Tangerang Utara: Dominus Litis Berpotensi Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

TANGERANG - Ketua Aliansi Pemuda Tangerang Utara Syamsudin buka suara terkait wacana penggunaan asas dominus litis atau pengendali perkara pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Syamsudin menilai, penerapan asas dominus litis berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta monopoli kewenangan. Hal tersebut lantaran memberikan kewenangan penuh kepada Kejaksaan.

Baca juga: Mata Sosial Ingatkan Menag Jangan Umpamakan Suara Adzan Dengan Gonggongan Anjing

Menurut Syamsudin, wacana penggunaan asas dominus litis tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang sebelumya telah dijalankan.

"Ini akan membuat pertentangan antara instansi negara yaitu Polri dengan Kejaksaan dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok fungsi) masing masing, " kata Syamsudin di Tangerang, Banten, Rabu (13/2) siang.

Baca juga: Haruskah Berjuang Sendiri Petani Kelapa sawit di PPU, Mana Janji Sejahtera ?

Syamsudin menjelaskan, dengan asas dominus litis tupoksi Kejaksaan diperluas bukan hanya sebagai penuntut suatu perkara dalam persidangan, namun bisa memiliki wewenang memulai maupun memberhentikan suatu perkara. 

"Di mana tugas memulai dan memberhentikan perkara itu merupakan tugas dari Polri dalam proses penyidikan. Hal ini dapat menjadi potensi permasalahan yaitu tumpang tindihnya suatu wewenang dari kedua instansi dalam penegakan hukum di Indonesia, " tandas Syamsudin.

Baca juga: Tony Rosyid: Presiden Seharusnya Tidak Menjadi King Maker

Terakhir, Syamsudin mengajak seluruh elemen masyarakat dan para ahli hukum untuk mengawal asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). (Spyn)